Ethnopharmacology in Treatment of Cancers from Yala Province

บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง จากหมอพื้นบ้านจังหวัดยะลา จำนวน 10 คน ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ทราบถึงความหมายของโรคมะเร็ง สาเหตุของการเกิดโรค ชนิดและส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา วิธีการเตรียม และการใช้ยาตามองค์ความรู้พื้นบ้าน จากผลการศึกษา หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่ามะเร็งเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุทั้งสี่ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย โดยแสดงให้เห็นในลักษณะก้อนเนื้องอกที่ผิดปกติ ลักษณะสำคัญของโรค คือ การอักเสบ ระบบเลือดและน้ำเหลืองเสีย ส่วนสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง พบจำนวน 37 ชนิด จัดอยู่ใน 24 วงศ์ วงศ์พืชที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Zingiberaceae วิธีการเตรียมยาที่นิยมมากที่สุด คือ การต้มด้วยน้ำแล้วดื่ม ทั้งนี้สมุนไพรที่นิยมนำมาใช้ในตำรับยามากที่สุด ได้แก่ ขมิ้นชัน (28.57%) และบอระเพ็ด (28.57%) ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยยารักษาโรคมะเร็งที่พัฒนาจากยาสมุนไพรต่อไป ABSTRACT   This study aimed to survey local knowledge in using medicinal plants for treating cancer disease according to the ten folk healers in Yala province. The study was carried out during January-December 2018. Information was obtained by semi-structured interviews with 10 key informants to gather the data of definition of cancer, causes of disease, species of plant, plant part used, preparation and use method according to folk wisdom. From the study, most folk healers believed that cancer caused by imbalance of four basic elements resulting in abnormalities in the body by demonstrating tumors. The characteristics of cancer were inflammation (kan aksep) and hematologic and lymphatic disorders. Thirty-seven herbal species belonging to 24 families were used to treat cancer. The most used plant family was Zingiberaceae (5 species). Decoction was preferred method of drug preparation. Drinking was preferred method of drug application. The most popular medicinal plants for cancer disease were Curcuma longa (28.57%) and Tinospora crispa (28.57%); which they had already been tested for their cytotoxic activities. The information gained would be the importance basis for further drug development in cancer treatment

Entrepreneurs - Turns Massive Challenges (Covid 19) In To Meaningful Change

An entrepreneur is a person who undertakes risk to make profit from an opportunity, than working as an ordinary employee. As we are experiencing the worldwide COVID-19 pandemic, Entrepreneurs have to face a new challenge: that it is not only a huge sanitary and health crisis affecting people in all over the world. Though the world is changing rapidly in to the different scenario and reality are not the same depending on where you are running your business today. This is also an unprecedented downturn on the global economy. This paper presents how an Entrepreneur turns massive complexity into meaningful change. Entrepreneurs must initiate the financial and operational challenges of COVID - 19 while rapidly addressing the needs of their people, customers and suppliers

Pembuktian Kesalahan dalam Pelaksanaan Profesi Dokter di Tinjau Dari Hukum Pidana

Penelitian ini hendak mengkaji pembuktian kesalahan Dokter dalam melaksanakan tugas profesinya, dimana dengan adanya perkembangan konsep tentang hak asasi manusia saat ini, maka kebutuhan akan perlindungan atas hak pasien semakin meningkat, sehingga pemerintah mencantumkan kewajiban dari tenaga kesehatan untuk tidak melakukan kesalahan pada saat melaksanakan profesinya, yakni dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang terdapat pada Pasal 84. Apabila tindakan dokter dalam melakukan profesinya menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki baik oleh dokter maupun pihak keluarga pasien. Misalnya karena kesalahan/kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal, cacat ataupun akibat lain yang tidak menyenangkan maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas akibat tersebut sebagaimana terkandung dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXI tentang mengakibatkan orang mati atau luka karena salahya. Selanjutnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan Yuridis, dimana sebagai subyek hukum, dokter dalam melakukan tindakan atau perbuatan dalam pergaulan masyarakat, dibedakan antara tindakan sehari-hari yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi dan tindakannya yang tidak berkaitan dengan profesinya. Begitu pula dengan tanggung jawab hukum dokter dibedakan antara: tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dan tanggungu jawab hukum yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pembuktian adanya kesalahan/ kealpaan dokter dalam melakukan profesi tidak cukup hanya dengan pembuktian secara yuridis, tetapi juga pembuktian secara medis didapat dari keputusan majelis dan tidak dari mendengarkan saksi ahli dalam hal ini masih dimungkinkan adanya pendapat pribadi yang didapat dari pengalaman praktek yang disokong oleh faktor keberuntungan. Kelalaian menyebabkan kematian atau luka berat yang mungkin dapat ditemukan dalam praktek pelayanan kesehatan merupakan delik-delik yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukan seorang dokter pada saat melakukan profesi berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, yakni: a) Sengaja menyalahgunakan profesi kedokteran seperti membuka praktek penggugar kandungan, memberikan keterangan palsu tentang kesehatan. Dalam hal ini dokter benar melakukan, disini jelas tidak hanya melanggar hokum tetapi juga menentang kode etik kedokteran. Maka si dokter bisa saja langsung dituntut pidana dengan rekomendasi dari IDI. b) Karena kealpaannya mengakibatkan cacat atau meninggalnya pasien. Dalam hal ini, untuk menuntut pidana bagi dokter pembukuan secara medis dengan berlandaskan Kode Etik Kedokteran guna menentukan “apakah secara medis terdapat kealpaan atau tidakâ€. (Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, Hal. 80) Secara yuridis seluruh kasus dapat diajukan ke Pengadilan baik pidana maupun perdata sebagai kesalahan professional dan jika terbukti bahwa dokter tidak menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudah dipenuhi Informed consent, dokter tidak dapat dipidana atau diputuskan bebas membayar kerugian. Dokter dinyatakan bebas berdasarkan pada pembuktian standar profesi kedokteran dan informed consent

Euthanasia dan Prospeksi Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana

Dari segi peratuaran perundang-undangan dewasa ini belum ada pengaturan yang lengkap tentang euthanasia. Tetapi karena masalah euthanasia menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat didalam KUHP Indonesia khususnya yang mengatur masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP bukan merupakan refleksi budaya bangsa Indonesia, sebab KUHP merupakan warisan dari Belanda dan di nerlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang paling mendekati dengan maslah tersebut adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab XIX pasal 344 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan: “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral. Penelitan ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dilakukan dengan mencoba mengkaji substansi hukum pidana dan substansi hukum Islam mengenai euthanasia. Pembahasannya diambil dari bahan-bahan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab dan buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Euthanasia menurut hukum  pidana apabila diperhatikan Pasal 338,340, dan 344 KUHP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan aturan khususnya tercantum dalam Pasal 340 KUHP karena dalam Pasal ini dimaksukkan unsur “dengan rencana lebih dulu” atau biasa disebutg dengan Pasal pembunuhan berencana / pembunuhan yang direncanakan. Demikian pula Pasal 344 KUHP, yang merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dan masalah hak asasi bukan hanya merupakan masalah juridis, tetapi ada sangkut pautnya dengan masalah moral, ethis, religi, kondisi serta kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu negara dan lain sebagainya, yang biasanya membangun Hukum Nasional pada suatu bangsa. Sementara menurut hukum Islam euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena yang berhak megakhiri kehidupan seseorang hanya Allah SWT. Euthanasia termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (qatlul ‘amd), meskipun niatnya baik yakni untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram meskipun atas permintaan sendiri atau keluarganya sebagaimana ayat-ayat Al-Qur’an yang mengharamkan pembunuhan baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri. Ada pun persamaan dan perbedaan Euthanasia dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

5G-Kube: Complex Telco Core Infrastructure Deployment Made Low-Cost

Network Function Virtualization (NFV) along with Software Defined Networking (SDN) have brought an evolution in telecommunications laying out the bases for 5G networks and its softwarization. Accordingly, new implementations of telecom standards, such as the 3GPP 5G Core, are defined as fully-virtualized infrastructures consisting of different components and leveraging a cloud-native approach. At the same time, standard-oriented solutions, such as ETSI Management and Orchestration (MANO), have emerged to master the complexity of Virtualized Network Functions (VNFs) orchestration, including 5G Core VNFs. While MANO operates at the NFV level, it also leverages existing cloud infrastructures for the deployment of VNFs by interoperating with resource orchestrators at the cloud level. From the business perspective, that requires telco operators to interact with different technology providers, from NFV/MANO software producers to cloud computing providers, and to hire technicians proficient in the technologies of both telco and computing worlds, that are a rather difficult human resourcing to find. The main claim of the article is that the Development and Operations (DevOps) tools in the IT world are mature enough to leverage them directly in the telco world, without superimposing other interlaced standard/software. That allows to significantly reduce OPEX cost of complex telco infrastructures by supporting all needed automation and by avoiding the combined use of (too) complex layered standards/software stacks, such as in the case of MANO. Accordingly, in this article, we leverage container-based technologies and Kubernetes to design and evaluate a novel deployment approach, called 5G-Kube, for softwarized 5G core networks. 5G-Kube, which is openly to the community, has been also evaluated in two different use cases of the 5G Core and Kubernetes deployment fitting, namely, Industry 4.0 and Smart Cities

Corporate sustainability priorities, elements and business areas

Corporate sustainability is one of the vital corporate agenda.Its pragmatic and profound impact on business strategy and operations could lead to achieving competitive advantage in the long run. This paper investigates the sustainability priority, elements and business areas among Malaysian public listed companies.Three sectors of industry namely; consumer, trading and industrial companies were selected and surveyed using mail survey method.Our findings show that majority of the companies put a high priority on sustainability initiatives.However, only a few companies claimed that they have a management council or special committee to manage sustainability efforts.This study also identifies energy usage, water usage, recycling, employee well-being and community involvement as the top five elements of sustainability. As for the business area’s priority in sustainability initiatives, the findings show that operations (processes) and customer use of products were ranked as the highest business areas’ priority, followed by facilities (building), supply chain (supplier product selection), distribution and logistics, product design and end of life product disposal/recovery.These results suggest that corporate leaders are well informed of the sustainability initiatives and opportunities across their entire value chai

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law

This study discusses the existence of Legal Aid Institutions in providing legal assistance, and the implementation of the provision of legal assistance to the community so as to realize the principle of equality before the law. Research locus was conducted in South Sulawesi Province (LBH Makassar, PBHI) and in Gorontalo Province (LBH FSE Sultan Amai Gorontalo IAIN, LBH Ichsan, YLBHI). The results showed that the existence of Legal Aid Institutions can provide satisfaction and a positive response from the community who consider that when dealing with the law it must be expensive but with the existence of legal aid institutions the poor can get free legal services at no cost, but there are still many poor who do not yet know about the existence of facilities and containers provided by the State in terms of providing free legal assistance. The implementation of legal assistance which is the goal of legal aid agencies for the poor has been carried out well even though in the field implementation many obstacles have been encountered in maximizing legal aid services at the research sites